Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik Mengharuskan Setiap Rakyat Ditempatkan Sebagai

Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik mengharuskan setiap rakyat ditempatkan sebagai. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di indonesia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai nilai dasar pancasila secara normatif berisi anggapan dasar kerangka acuan keyakinan acuan serta pedoman dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan hasil hasil pembangunan nasional yang dijalankan di indonesia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai nilai dasar pancasila secara normatif berisi anggapan dasar kerangka acuan keyakinan acuan serta pedoman dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan hasil hasil pembangunan nasional yang dijalankan di indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundang undangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat.

Pengertian pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan uud 1945 dan sebagaimana tertuang dalam momerandum dpr gr 9 juni 1966 yang menandaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah di murnikan dan di padatkan oleh ppki atas nama rakyat indonesia menjadi dasar negara republik indonesia. Cita cita negara kesatuan republik indonesia yaitu membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kekuasaan adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik manusia indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Hukum atau peraturan perundang undangan yang dibentuk haruslah merupakan cerminan nilai nilai kemanusiaan kerakyatan dan keadilan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa indonesia atas pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Sistem politik indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Manusia indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai pelaku politik bukan sekedar objek politik.

Sistem politik indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter berdasar hal itu sistem politik indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan sila iv pancasila.