Kementerian Yang Bertanggung Jawab Untuk Menyinkronkan Dan Mengkoordinasikan Urusan Kementerian

Departemen luar negeri c.

Kementerian yang bertanggung jawab untuk menyinkronkan dan mengkoordinasikan urusan kementerian. Kemenko polhukam dipimpin oleh seorang menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menko polhukam. Karena negara indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik maka presiden juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai k. Kementerian yang bertanggung jawab untuk menyinkronkan dan mengoordinasikan urusan kementerian di bidang kegiatannya di sebut 29784131. Perpres nomor 38 tahun 2018 tentang rirn lanjutnya telah mengamanatkan agar seluruh lembaga riset di kementerian lembaga yang selama ini berjalan sendiri sendiri harus dikoordinasikan.

Badan pusat statistik adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ini mengingat kementerian ini yang bertanggung jawab untuk urusan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi lanjutnya. Lembaga pemerintah non kementerian yang menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu a. Pasal 6 kementerian koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Adapun beberapa tanggung jawab kemenkeu meliputi penyusunan penetapan dan implementasi kebijakan memberi rekomendasi kepada presiden terkait urusan keuangan mengkoordinasikan tugas di masing masing direktorat dan mengelola aset milik pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab kementerian keuangan. Menteri urusan kebudayaan dan olahraga bertanggung jawab atas hal hal yang berkaitan dengan kebijakan departemen seni dan budaya dan departemen kebijakan pemuda dan olahraga terlepas dari urusan agama. Menteri urusan ekonomi bertanggung jawab pada hal lain yang dicakup kementerian urusan ekonomi dan ketenagakerjaan. Kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan disingkat kemenko polhukam adalah kementerian dalam pemerintah indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik hukum dan keamanan.

Kementerian yang bertanggung jawab untuk menyinkronkan dan mengoordinasikan urusan kementerian di bidang kegiatannya disebut a. Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Begitu pula yang terjadi di indonesia. Dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara.

Sebelumnya bps merupakan biro pusat statistik yang dibentuk berdasarkan uu nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan uu nomer 7 tahun 1960 tentang statistik.