Dasar Hukum Mahkamah Agung
Tugas dan wewenang mahkamah agung juga telah diatur dalam undang undang.
Dasar hukum mahkamah agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi mahkamah agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang undang diseluruh wilayah negara ri diterapkan secara adil tepat dan benar. Segala sesuatu terkait tugas pokok wewenang dan fungsi ma diatur dalam dasar hukum mahkamah agung yakni pada uud 1945 pasal 24 ayat 2 dan pasal 24a ayat 1 sampai 5. Sebagai pengadilan negara tertinggi mahkamah agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang undang diseluruh wilayah negara ri diterapkan secara adil tepat dan benar. Adapula beberapa undang undang yang mengatur mahkamah agung diantaranya.
Selain itu juga ada peraturan perundang undangan lainnya yang. Dasar hukum mahkamah agung bunyi pasal isi pasal pembahasaan. Situs web resmi badan pengawasan mahkamah agung republik indonesia badan pengawasan ma ri mempunyai tugas membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan mahkamah agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Mahkamah agung ma merupakan sebuah lembaga tinggi di dalam sistem ketatanegaraan indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama mahkamah konstitusi.
Dasar hukum pengujian materiil undang undang untuk mahkamah agung dan atau mahkamah konstitusi sejarah singkat uji materil peraturan di indonesia di indonesia pengujian terhadap peraturan perundang undangan merupakan diskursus hukum yang sudah lama berlangsung. Tugas mahkamah agung adalah dalam bidang kekuasaan kehakiman meliputi sistem peradilan yang ada di indonesia. Dasar hukum mahkamah agung. Dasar hukum mahkamah agung pasal 24 ayat 2 uud 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung badan peradilan yang di bawahinya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara lingkungan peradilan agama dan mahkamah konstitusi.